Berita  

LKAAM Gugat Nadiem Makarim ke MA Soal Aturan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus

LKAAM Gugat Nadiem Makarim ke MA Soal Aturan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus

JAKARTA – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Nadiem Makarim digugat oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) ke Mahkamah Agung (MA).

Gugatan itu terkait Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Dikutip dari website resmi MA, Senin (28/3/2022) gugatan itu terdaftar dengan nomor 34 P/HUM/2022.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim (Dok. Kemendikbud) (Dok. Kemendikbud)

“Dalam proses pemeriksaan oleh tim C,” tulis laman resmi MA.

Adapun gugatan itu dilayangkan oleh LKAAM agar Permendikbud itu dicabut.

Menanggapi gugatan itu, Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Perempuan meminta agar majelis hakim menolak seluruh gugatan itu.

Komnas Perempuan menilai, ada sejumlah hal yang dinilai dapat menjadi pertimbangan hakim untuk menolaknya.

Pertama, LKAAM tidak memenuhi kriteria untuk mengajukan keberatan terhadap beleid itu.

Baca juga: VIDEO Bandingkan Azan dengan Gonggongan Anjing, LKAAM Sumbar: Menag Haram Injak Tanah Minangkabau

Baca juga: Kemendikbud Jadi Kementerian Terbaik, Ada Kebijakan Nadiem Banyak Bantu Masyarakat

“Karena tidak mampu membuktikan kualifikasinya antara sebagai masyarakat hukum adat atau badan hukum publik, tidak memiliki kerugian hak warga negara,” demikian isi pernyataan Komnas Perempuan yang diperoleh Kompas.com dari Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani.

“Tidak memiliki hubungan sebab akibat antara kerugian dan obyek permohonan dan pembatalan obyek permohonan tidak akan menghentikan tindakan kekerasan seksual,” jelas pernyataan itu.

Kedua, Nadiem dinilai telah memenuhi prosedur formal dalam penyusunan permendikbud itu.

Prosedur yang dimaksud yakni telah diterimanya saran dan kritik, baik secara lisan maupun tertulis dari kelompok masyarakat.

Ketiga, frasa “Tanpa persetujuan korban” dan “Tidak disetujui oleh korban” digunakan untuk membedakan kekerasan seksual dengan aktivitas seksual, mengidentifikasi pelaku dan korban, memberi edukasi pada mahasiswi untuk menolak permintaan terkait aktivitas seksual karena relasi kuasa.

“Sejalan dengan prinsip dan norma HAM internasional sebagaimana dimandatkan PBB yang menekankan persetujuan korban sebagai inti dari kekerasan seksual berbasis gender,” terang pernyataan tersebut.(kompas.com)

Baca juga: Siswa Harus Tetap Magang Meski Saat Pandemi, Nadiem Makarim Minta Pemda Cari Solusi 

Baca juga: Sedih! Pengawas Tes PPPK Guru 2021 Kirim Surat Terbuka untuk Nadiem Makarim, Suarakan Nasib Honorer



#LKAAM #Gugat #Nadiem #Makarim #Soal #Aturan #Penanganan #Kekerasan #Seksual #Kampus

Sumber : aceh.tribunnews.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.