Berita  

51 Perusahaan PKS di Aceh Minta Presiden Cabut Larangan Ekspor CPO, PKS Wajib Bermitra

51 Perusahaan PKS di Aceh Minta Presiden Cabut Larangan Ekspor CPO, PKS Wajib Bermitra

Laporan Herianto l Banda Aceh

Sejutateman.id, BANDA ACEH – Sebanyak 51 perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Aceh dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Aceh, serta Apkasindo Perjuangan Aceh, yang hadir pada acara pembahasan larangan sementara ekspor CPO, di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Kamis (13/5/2022) meminta kepada Presiden Joko Widodo, untuk mencabut kembali larangan sementara ekspor Crude Palm Oil (CPO).

“Alasannya, kalau kebijakan kran ekspor CPO tidak dibuka kembali dalam waktu dekat ini, 51 PKS di Aceh stop pembelian TBS sawit petani, karena tangki CPO 10 hari ke depan sudah penuh,” kata Ketua Gapki Aceh, Sabri, dalam penyampaiannya secara virtual pada acara diskusi pembahasan Larangan Sementara Ekspor CPO, di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Kamis (12/5) yang diselenggarakan Distanbun Aceh.

Sabri mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, serta pihak lainnya, yang telah menyelenggarakan diskusi pembahasan sementara ekspor CPO, oleh Kemendang 27 April 2022 lalu, yang telah memberikan dampak bagi pengusaha PKS dan petani sawit di Aceh dan daerah lainnya.

Larangan ekspor sementara CPO ini memang dilakukan secara nasional, kata Ketua Gamki Aceh Sabri. Tapi, ia memberikan dampak yang luas bagi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, tidak hanya kepada Perusahaan PKS, tapi juga kepada petani sawit. Dampak langsungnya, harga TBS sawit di Aceh, terus merosot tajam dari harga Rp 3.000 – Rp 3.200/Kg, turun menjadi Rp 2.000 – Rp 2.100/Kg.

Kenapa harga TBS sawit petani turun, kata Sabri, akibat dari larangan ekspor CPO, perusahaan PKS banyak yang sudah tidak lagi membeli TBS petani, sementara bulan Mei 2022 ini, masih masa berbuah tanaman kelapa sawit.

PKS yang punya kebun kelapa sawit sendiri, kata Sabri, ia tidak akan membeli TBS sawit petani, mengolah TBS sawit miliknya, menunggu sampai dibukanya kran ekspor CPO oleh pemerintah.

Sementara PKS yang tidak memiliki kebun kelapa sawit, membatasi dan mengurangi pembelian TBS sawit petani, karena setelah tangki CPO penuh, mau dibawa dan dijual ke mana CPO, sementara kran ekspor CPO masih di tutup.

Perwakilan Ketua Apkasindo Aceh, Sofyan Abdullah dan Perwakilan Ketua Apkasindo Perjuangan Aceh, Subangun Berutu mengatakan, pertemuan yang dilakukan Distanbun Aceh, antara Pemerintah Aceh dengan Gapki Aceh, Apkasindo dan Dinas Perkebunan Kabupaten/Kopta, untuk mencari solusi dampak dari penyetopan sementara kran ekspor CPO ini, sangat bagus dan memberikan harapan baru bagi kedua belah pihak PKS dan petani sawit, serta pemerintah di daerah

Dengan adanya pertemuan pembahasan dampak larangan ekspor sementara ini, dan sambil menunggu pembukaan kran ekspor CPO kembali dibuka  oleh pemerintah pusat, kata Sofyan Abdullah, harga beli TBS petani, tidak seenaknya atau dilakukan sepihak oleh PKS daerah setempat.



#Perusahaan #PKS #Aceh #Minta #Presiden #Cabut #Larangan #Ekspor #CPO #PKS #Wajib #Bermitra

Sumber : aceh.tribunnews.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.